Profil

Keterbukaan Informasi

Latar Belakang

 

Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulat an rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyeleggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

  1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik
  2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana
  3. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas
  4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dasar Hukum

Peraturan-perundangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah antara lain sebagai berikut:

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  3. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  4. Undang-undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
  9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
  10. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pengertian Informasi Publik

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya.

Pengertian Badan Publik

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan antara lain adalah

  1. Informasi yang dapat membahayakan negara
  2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
  3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
  4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan
  5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban Badan Publik

Setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang termasuk kategori "dikecualikan". Informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Berkaitan dengan itu, setiap badan publik memiliki kewajiban melaksanakan kearsipan dan pendokumentasian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi dalam tiga kategori berikut:

  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan
  3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi kategori pertama dan kedua harus disebarluaskan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang termasuk kategori "wajib disediakan dan diumumkan secara berkala" antara lain adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, dan informasi mengenai laporan keuangan.

Informasi yang termasuk kategori "wajib diumumkan secara serta merta" yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Informasi yang termasuk kategori "wajib tersedia setiap saat" antara lain adalah daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik tertentu tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi.

Prinsip Pengaturan

Prinsip pengaturan informasi publik adalah sebagai berikut:

  1. Setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses
  2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
  3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang mudah, dan
  4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka, dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar dari pada membukanya.

Manfaat

Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Keterbukaan Informasi Publik memberikan manfaat antara lain:

  1. Adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak
  2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
  3. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabel
  4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
  5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

 

 

PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK 2017

KOMISI INFORMASI ACEH

Self Assesment Quesioner

Kategori : Badan Publik (SKPA & Pemerintah Kabupaten/Kota)

 

  1. Berikan jawaban terhadap pertanyaan dengan memberikan tanda “X” (silang) pada kotak yang tersedia.
  2. Untuk pertanyaan nomor 1 s.d. 7 jika anda menjawab “YA” silahkan mengisi LINK/URL (Uniform Resource Location), sebagai bukti untuk Tim penilai dalam melakukan Verifikasi website Badan Publik anda.
  3. Untuk pertanyaan Nomor 8 s.d. 23, jika anda menjawab “YA” silahkan mengisi Disediakan dalam Bentuk: “Elektronik/Non Elektronik” sebagai bukti untuk Tim penilai dalam melakukan Visitasi ke Badan Publik

 

No.

Pertanyaan

Ya

Tidak

Link/URL

1

Informasi yang Berkaitan dengan Profil Badan Publik

 

1.a

Apakah Anda mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik yang telah di update?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

 

1.b

Apakah Anda mengumumkan informasi terkait visi-misi Badan Publik

yang telah di update?

  ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

1.c

Apakah Anda mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik yang telah di update?

  ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

1.d

Apakah Anda mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik yang telah di update?

  ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

1.e

Apakah Anda mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi satuan kerja atau kantor unit Badan Publik yang telah di update?

  ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

1.f

Apakah Anda mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik yang telah di update?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

2

Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik di Website

 

2.a

Apakah   Anda  mengumumkan  informasi  terkait  dengan  kerangka acuan kerja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Publik Tahun 2017?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

2.b

Apakah Anda mengumumkan Informasi tentang agenda terkait pelaksanaan tugas Badan Publik Tahun 2017?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

2.c

Apakah Anda mengumumkan Informasi layanan publik Tahun 2017?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

2.d

Apakah Anda mengumumkan Informasi tentang penerimaan calon pegawai Tahun 2017?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

2.e

Apakah anda mengumumkan informasi  terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2016?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

3

Informasi mengenai Keuangan Badan Publik di Website

 

3.a

Apakah Anda mengumumkan  rencana  anggaran Tahun 2016?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

3.b

Apakah Anda mengumumkan laporan realisasi anggaran Tahun 2016?      

 

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

3.c

Apakah Anda mengumumkan neraca keuangan Badan Publik  Tahun 2016?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

3.d

Apakah Anda mengumumkan  laporan arus kas Badan Publik dan catatan atas laporan keuangan Tahun 2016 ?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

3.e

Apakah Anda  mengumumkan daftar aset Badan Publik Tahun 2016?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

3.f

Apakah Anda mengumumkan RKA Tahun 2017?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

4

Informasi mengenai Akses Informasi Publik

 

4.a

Apakah anda mengumumkan laporan akses informasi 2016 - 2017?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

4.b

Apakah Anda mengumumkan Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

4.c

Apakah Anda mengumumkan tentang tata cara pengajuan keberatan?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

5

Apakah  Anda mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

6

Apakah  Anda mengumumkan informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Badan Publik 2017 ?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

7

Informasi mengenai Regulasi

 

7.a

Apakah Anda mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan Badan Publik 2017?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

7.b

Apakah Anda mengumumkan tentang Daftar Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik 2015 - 2017 ?

   ✔

 

http://ppid.acehjayakab.go.id/v2/dip

 

Pertanyaan

Ya

Tidak

Disediakan dalam bentuk

8

Apakah Anda menyediakan Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik

2017 ?

   ✔

 

Elektronik/Non elektronik

 

9

Apakah  Anda menyediakan informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik?

   ✔

 

Elektronik/Non elektronik

10

Informasi mengenai Keputusan Badan Publik

 

10.a

Apakah Anda menyediakan dokumen Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik?

    ✔

 

Elektronik/Non elektronik

10.b

Apakah Anda menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang- undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan Badan Publik?

    ✔

 

Elektronik/Non elektronik

11

Apakah Anda menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya?

    ✔

 

Elektronik/Non elektronik

12

Apakah Anda menyediakan Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik?

   ✔

 

Elektronik/Non elektronik

13

Apakah Anda menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya?

 

 

Elektronik/Non elektronik

14

Apakah Anda menyediakan Informasi tentang rencana

strategis dan rencana kerja Badan Publik?

 

 

Elektronik/Non elektronik

15

Apakah Anda menyediakan Informasi tentang prosedur

kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat?

 

 

Elektronik/Non elektronik

16

Apakah Anda menyediakan Informasi tentang PPID Badan Publik?

 

 

Elektronik/Non elektronik

17

Apakah Anda menyediakan Informasi tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Publik?

 

 

Elektronik/Non elektronik

18

Apakah Anda menyediakan Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Publik?

 

 

Elektronik/Non elektronik

19

Apakah Anda menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik?

 

 

Elektronik/Non elektronik

20

Apakah Anda menyediakan Informasi Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara di Badan Publik yang telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?

 

 

Elektronik/Non elektronik

No

Pertanyan

Ya

Tidak

Keterangan

21

Apakah  Anda  menyediakan  meja  layanan  informasi  di Badan Publik ?

   ✔

 

Di PPID Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Jaya

22

Apakah Anda menyampaikan laporan layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi?

   ✔

 

 

23

Apakah Anda mengembangkan sistem layanan informasi

untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik?

   ✔

 

Menggunakan website PPID Utama 

http://ppid.acehjayakab.go.id