Calang - Dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang di ikuti Pj Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si secara virtual  melalui aplikasi "Zoom Meeting" di Ruang Media Center, Kantor  Bupati Aceh Jaya, Kuala Meurisi, Kec. Krueng Sabee, Aceh Jaya. Senin (09/01/2023).

Rapat yang diadakan secara virtual ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Aceh Jaya, Kepala SKPK terkait, Kepala BPS Aceh Jaya, Ketua Kadin Aceh Jaya serta unsur terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh peserta rakor agar tidak pernah bosan dalam mengikuti rapat koordinasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah. Karena memang tantangan ekonomi dan inflasi menjadi permasalahan-permasalahan global.

Di setiap rapat pengendalian inflasi daerah tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya : melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar untuk menjamin tidak adanya pengusaha yang menimbun barang, menjaga pasokan barang sehingga tidak terjadinya kelangkaan barang, kemudian melakukan gerakan menanam dan sebagainya.

Aceh merupakan salah satu daerah yang terkena dampak inflasi. Pada bulan januari tahun 2023 ini, masih terdapat resiko inflasi dari komoditas perikanan tangkap, karena faktor musiman angin barat diperkirakan masih berlanjut, sehingga dapat berdampak pada minimnya hasil tangkapan ikan nelayan. Selain itu terdapat risiko kenaikan harga akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2023 sebesar 7.8%. Serta, kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada awal tahun 2023.

Usai mengikuti Rakor tersebut, Pj Bupati Aceh jaya Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah mempunyai beberapa program untuk mengantisipasi dampak inflasi daerah tersebut yaitu dengan cara membangkitkan ekonomi berbasis pada masyarakat.

“Sebelumnya kita sudah melaunching berbagai aktivitas seperti Gerakan Menanam  seperti gerakan menanam Singkong (Geupekong) dan Sistem gampong Tahan Pangan (Sigam Tampan) agar menjadi pangan alternatif dan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat, kemudian membuat landmark dan membangun peta-peta destinasi tempat wisata supaya orang-orang bisa berkunjung ke Tempat Wisata Aceh Jaya, sehingga dengan adanya pengunjung aktivitas ekonomi bisa bergerak dan masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya” ucap Dr. Nurdin

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa  “ kita juga menghidupkan kembali pembinaan seni tradisional Aceh yaitu Piasan Gampong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Jaya, kemudian juga mendorong terbentuknya lembaga keuangan mikro sebagai sumber pendanaan bagi aktivitas ekonomi masyarakat, serta bekerja sama dengan daerah yang lain.” Tutup Pj Bupati Aceh Jaya tersebut.