Jakarta - Gubernur Aceh bersama para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Aceh melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (03/07/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat manajemen kepegawaian serta mendorong percepatan reformasi birokrasi.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., turut hadir didampingi oleh Sekretaris Daerah Aceh Jaya, Teuku Reza Fahlevi, MM., Kepala BKPSDM Aceh Jaya, dan Kepala Diskominsa Aceh Jaya. Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menjadi bagian dari komitmen daerah dalam menyukseskan program nasional di bidang kepegawaian dan birokrasi.

Rombongan disambut oleh jajaran pimpinan BKN Pusat dan mengikuti agenda pertemuan resmi yang membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan sistem merit, digitalisasi layanan kepegawaian, hingga penyelarasan kebijakan pengangkatan ASN dan PPPK.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal penting kepada BKN.
“Kami mengusulkan penyederhanaan penugasan PNS antarinstansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 62 Tahun 2020, agar tidak lagi terhambat oleh prosedur yang panjang dan berbelit. Kami yakin reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa penguatan manajemen ASN yang efektif. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Aceh dan BKN sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang adaptif,” ujarnya.

“Kami yakin reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa penguatan manajemen ASN yang efektif. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Aceh dan BKN sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., dalam pernyataannya menyampaikan bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat bagi daerah dalam rangka penguatan kapasitas tata kelola kepegawaian.

“Melalui kunjungan ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait arah kebijakan dan layanan kepegawaian nasional. Ini menjadi momentum yang penting bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan kualitas manajemen ASN, termasuk mempercepat transformasi digital layanan kepegawaian,” ungkap Safwandi.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya siap untuk menindaklanjuti berbagai arahan dari BKN dan Pemerintah Pusat demi terciptanya birokrasi yang efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Di akhir rangkaian kegiatan, Gubernur Aceh, para Bupati dan Wali Kota se-Aceh, serta pimpinan BKN RI melakukan penandatanganan Komitmen Bersama sebagai bentuk dukungan nyata terhadap agenda reformasi birokrasi dan penguatan manajemen ASN secara nasional. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menciptakan birokrasi yang modern, responsif, dan adaptif terhadap tantangan pelayanan publik ke depan.

Tags bupati  gubernur  aceh  bkn