Calang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Pj. Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si secara virtual melalui aplikasi "Zoom Meeting" di ruang Media Center, Kantor Bupati Aceh Jaya, Kuala Meurisi, Kec. Krueng Sabee, Aceh Jaya. Senin (30/01/2023).

Rapat rutin yang diadakan secara virtual ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Jaya Safrul Maryadi, SE.Ak., M.A.P, Staf Ahli Bupati Aceh Jaya Azhari, SE., M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jonni Saputra, S.Si, Inspektur Inspektorat Aceh Jaya Bakhtiar, SE., M.Si, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Jaya Teuku Deri Amanda, SE, Para Kepala SKPK dan unsur terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D menyampaikan kembali pesan dari Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu bahwa kita harus bersyukur walaupun Negara Indonesia termasuk negara nomor 4 terbesar di dunia yang terkena imbas pandemi Covid 19 selama 2 tahun lebih, namun saat ini sudah relatif terkendali. Hal ini merupakan pertolongan dari tuhan yang maha kuasa dan juga berkat kerjasama dari pusat dan daerah .

Tito berharap dengan ditiadakannya PPKM dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang selama ini telah stagnan.

"Banyak masalah mulai dari pola supply-demand yang berubah pasca pandemi Covid-19 yang masih belum selesai dan juga disrubsi akibat jiwa politik terutama perang dan ketegangan antar beberapa negara yang mengakibatkan terjadinya demand melebihi suplai." Ungkap tito.

Tito juga mengatakan bahwa banyak negara yang telah terdampak inflasi. Oleh karena itu, inflasi menjadi isu penting yang perlu diwaspadai dan harus ditangani karena ini menyangkut harga barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan perut rakyat. Tugas kita untuk melindungi rakyat agar harga dan ketersediaan barang terjangkau oleh rakyat."

Saat ini, angka inflasi Negara Indonesia relatif terjaga di angka 5,51% jika dibandingkan negara-negara lain di angka 5,72%, ini merupakan prestasi yang cukup bagus sehingga masyarakat tidak terlalu merasakan dampak atas kenaikan harga barang dan jasa. 

"Hasil ini harus kita pertahankan di tengah situasi gejolak politik internasional dan ekonomi yang belum menentu. Kita juga harus terus melakukan evaluasi inflasi secara rutin supaya ekonomi bisa tumbuh dan masyarakat bisa beraktivitas dengan lancar." Ungkap Tito.