Calang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk Menindaklanjuti Pengendalian Inflasi Daerah yang di ikuti oleh Pj Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si secara virtual melalui aplikasi "Zoom Meeting" di Ruang Media Center, Kantor Bupati Aceh Jaya, Kuala Meurisi, Kec. Krueng Sabee, Aceh Jaya. Selasa (24/01/2023).

Turut hadir Plt Sekda Safrul Maryadi, SE.Ak, M.A.P, Asisten Perekenomian dan Pembangunan , Polres Aceh Jaya yang diwakili oleh Rusyudi Fauzar, SH. M.H, Kepala BPS Aceh Jaya Khairul Andri Lubis, S.ST., M.Si, Para Kepala SKPK terkait, serta unsur terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D dalam sambutannya menegaskan kembali mengenai arahan Presiden Joko Widodo terkait pengendalian inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem serta memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Tito berharap agar pemerintah daerah segera menekan angka inflasi. Saat ini inflasi Indonesia berada di angka 5,51%. Target kedepan inflasi nasional dapat membaik dan menyentuh angka 3%. Oleh karena itu, kita harus bekerja lebih keras lagi, kerja keras pemerintah daerah sangat diperlukan melalui berbagai rangkaian intervensi.

Usai mengikuti Rakor tersebut, Dr Nurdin menyampaikan beberapa hal terkait pengendalian inflasi seperti melaksanakan operasi pasar murah, menjaga pasokan barang sehingga tidak terjadinya kelangkaan barang, melakukan gerakan menanam dan sebagainya.

“Selain mengendalikan inflasi, mengamankan harga beras juga sama pentingnya. Oleh karena itu, ia menugaskan kepada Dinas Pangan agar bekerjasama dengan dinas terkait lainnya untuk segera mengidentifikasi titik-titik penyaluran beras premium dan mengidentifikasi kebutuhan rata-rata pada titik tersebut, kemudian merekap data dan mengajukannya kepada Bulog serta mensubsidi biaya pengirimannya. Hal ini dilakukan supaya harga beras tetap stabil dan dapat terjangkau oleh masyarakat”. Ucap Dr Nurdin